Meski Masih Parkir Negatif, Airlangga Sebut Ekonomi RI Mulai Pulih

 Meski Masih Parkir Negatif, Airlangga Sebut Ekonomi RI Mulai Pulih


JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masih terkontraksi minus 2,07 persen. Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pergerakan pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat.

Airlangga menjelaskan, perekonomian tanah air telah berangsur pulih setiap kuartalnya sejak mengalami kontraksi pada kuartal II tahun lalu yang minus 5,32 persen. Kemudian, pada kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi naik ke minus 3,49 persen, dan akhir tahun ekonomi Indonesia terus membaik minus 2,19 persen meskipun masih terparkir di zona negatif.

“Kita melihat sinyal positif pemulihan ekonomi sudah terlihat di triwulan ke-4. Angka kuartal to kuartalnya juga sudah ada peningkatan,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (5/2).

Menurutnya, perekonomian nasional yang sudah mulai pulih juga dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah mulai dari belanja negara hingga berbagai subsidi yang diberikan.

“Realisasi program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi sebesar Rp 579,78 triliun dan Realisasi APBN mencapai 94,6 persen,” tuturnya.

Airlangga melanjutkan, tingkat konsumsi masyarakat pun mulai membaik meski angkanya masih minus. Adapun konsumsi rumah tangga terkontraksi secara tahunan ke minus 3,61 persen, namun secara kuartalan konsumsi masyarakat tumbuh 0,49 persen

Pada tahun ini sendiri Airlangga menambahkan, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai angka positif. Targetnya pertumbuhan ekonomi di tahun ini mencapai 5,5 persen.

“Momentum ini diperkirakan terus berlanjut di tahun 2021,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/05/02/2021/meski-masih-parkir-negatif-airlangga-sebut-ekonomi-ri-mulai-pulih/

Share:

Dari Sekian Banyak Calon Pemodal, ini Alasan Pemerintah Kepincut Tesla

Dari Sekian Banyak Calon Pemodal, ini Alasan Pemerintah Kepincut Tesla


 JawaPos.com – Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi mengungkapkan, pemerintah akan bertemu Tesla pekan depan dalam rangka menindaklanjuti proposal rencana investasi di Indonesia. Meskipun demikian, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto masih belum dapat menjelaskan terkait proposal yang dikirim Tesla dan rencana apa yang akan dilakukan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) tersebut di Indonesia.

Septian menyebut, jika Tesla sekadar mengambil bahan baku dari Indonesia, pihaknya tidak tertarik melakukan kerja sama atau menerima tawaran investasi tersebut. “Kalau mereka hanya mengambil bahan bakunya kita tidak tertarik, jadi kira-kira mungkin itulah,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (5/2).

Ia melanjutkan, Indonesia juga sudah menjalin upaya kerja sama dengan beberapa perusahaan lain terkait pengembangan pabrik baterai mobil listrik tersebut. Salah satunya dengan perusahaan LG Chem Ltd asal Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga telah bersepakat dengan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) asal Tiongkok.

Menurutnya, dari ketiga perusahaan tersebur, proposal dari Tesla yang paling menarik perhatian pemerintah. Sebab, Tesla memiliki teknologi yang terbaik di dunia.

“Kenapa? Karena menurut saya memang kalau saya lihat sepintas memang base technology yang akan mereka gunakan itu memang agak berbeda, jadi kenapa sebenarnya kalau dari kami sangat excited kerja sama dengan Tesla,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perusahaan Tesla memiliki teknologi teknologi baterai lithium terbaik untuk kendaraan listrik. Atas dasar itu, diharapkan SDM Indonesia bisa belajar banyak dari kerja sama dengan Tesla.

“Saya pikir nanti kita sebagai anak bangsa bisa banyak belajar nanti dari sini,” imbuhnya.

Septian menambahkan, tujuan pemerintah menjalin kerja sama dengan para produsen baterai lithium tadi adalah sekaligus untuk transfer teknologi. “Jadi mungkin nanti pekan depan kami akan diskusi langsung dengan mereka. Nanti akan melibatkan Antam, Inalum juga,” pungkasnya.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/05/02/2021/dari-sekian-banyak-calon-pemodal-ini-alasan-pemerintah-kepincut-tesla/

Share:

bank bjb Raih Indonesia Good Corporate Governance Award 2021

 bank bjb Raih Indonesia Good Corporate Governance Award 2021


JawaPos.com – bank bjb membuka lembaran awal tahun 2021 dengan raihan prestasi gemilang. bank bjb dinobatkan sebagai peraih penghargaan 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 Category BPD BUKU 3 Public Company dalam ajang bergengsi Indonesia Good Corporate Governance Award 2021.

Penghargaan diterima oleh Direktur Kepatuhan bank bjb Agus Mulyana yang diserahkan secara virtual via aplikasi ZOOM Cloud Meetings dalam momen penganugerahan yang diselenggarakan berbarengan dengan zoominar “Standardization of the implementation of sustainable GCG after the pandemic Covid-19” pada Jumat (5/2).

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah penanda awal yang baik yang akan menjadi bekal bagi bank bjb dalam mengarungi dunia usaha sepanjang tahun 2021. Penghargaan pada bidang GCG ini akan menjadi pelecut semangat bagi seluruh insan perseroan untuk terus mempertahankan kinerja terbaik sekaligus berinovasi demi mengakselerasi pertumbuhan bank bjb sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Penghargaan ini merupakan bekal penting yang akan digunakan perusahaan dalam mengarungi cakrawala dunia usaha industri keuangan nasional sepanjang tahun 2021. Kami percaya, penerapan prinsip GCG yang konsisten dan terjaga baik akan memberikan dampak kepada upaya untuk terus memperbaiki kualitas dan membentuk karakter perusahaan yang kuat dan adaptif untuk menghadapi tantangan yang diperlukan ada dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan usaha,” kata Widi.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/05/02/2021/bank-bjb-raih-indonesia-good-corporate-governance-award-2021/

Share:

Pengamat Sarankan KSSK Cermati Risiko Moneter, Terutama di Perbankan

 

Pengamat Sarankan KSSK Cermati Risiko Moneter, Terutama di Perbankan

JawaPos.com – Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah meluncurkan paket kebijakan terpadu untuk sistem keuangan pada awal pekan. Secara detail, paket kebijakan terpadu mencakup lima aspek (lihat grafis).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa tidak ada yang baru dalam kebijakan KSSK tersebut. “Hampir semuanya adalah pengulangan dari paket yang ada dan perpanjangan dari burden sharing,” katanya Selasa (2/2).

Menurut dia, KSSK juga menjalankan fungsi Menko Perekonomian. Ke depan, ada risiko yang perlu dicermati dari sisi moneter, terutama perbankan.

Risiko tersebut, antara lain, non-performing loan (NPL) perbankan yang diproyeksi merangkak naik. Itu merupakan dampak kebijakan taper tantrum Bank Sentral AS alias The Fed dan pemulihan ekonomi yang berjalan lebih lambat dari ekspektasi.

“Jadi, kalau saya bilang, ini nggak ada bedanya dari paket kebijakan 1 sampai 16. Ini pengulangan saja, nggak ada yang baru,” papar Bhima.

Dia menambahkan bahwa saat ini masalah utama yang kita hadapi adalah konsumsi yang rendah. Pemicunya adalah kebijakan PPKM. Selain itu, terus meningkatnya kasus harian Covid-19.

Menurut Bhima, pemerintah perlu punya terobosan untuk meningkatkan demand. Saat ini paket kebijakan yang ada justru terus menyoroti suplai. Karena itu, dia menilai paket kebijakan terpadu KSSK pun tidak akan banyak membantu untuk memulihkan ekonomi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa KSSK akan menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Berdasar diskusi dengan 25 asosiasi yang mewakili 20 sektor usaha dalam focus group discussion (FGD), dia menegaskan, masalah permintaan harus diperbaiki dulu.

“Menurunnya permintaan menimbulkan penurunan pendapatan dan berdampak pada arus kas/likuiditas. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, kita juga dihadapkan pada sulitnya akses terhadap kredit karena persepsi risiko dari pihak perbankan,” urai Ani, sapaan Sri Mulyani. Masalah lain yang juga serius, menurut dia, adalah ketergantungan terhadap bahan baku dan bahan penolong impor.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bertekad melanjutkan stimulus moneter. Stabilitas rupiah akan dijaga sesuai fundamental dan mekanisme pasar. BI juga akan memastikan tren suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate rendah dan likuiditas tetap longgar. Kebijakan itu akan berlaku sampai inflasi membaik.

Dia juga menegaskan bahwa mekanisme pembelian surat utang berharga negara dan syariah pada pasar perdana akan berlanjut. “Untuk mendukung pengembangan sektor prioritas, kami meningkatkan transaksi valas melalui skema local currency swab (LSC),” ungkap Perry.

Di bidang makroprudensial, perbankan harus bisa menggenjot penyaluran pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BI juga memberikan kredit melalui aturan penghitungan likuiditas baru untuk pembiayaan sektor prioritas. Aturan yang dimaksud adalah rasio intermediasi (RIM). Dari rasio tersebut akan dihitung skema financing to funding ratio (FFR). Penghitungannya, kredit ditambah surat berharga yang dibeli atau pendanaan ditambah penerbitan surat berharga.

PAKET KEBIJAKAN TERPADU KSSK:

Stimulus Kebijakan Fiskal (insentif perpajakan dukungan belanja pemerintah, pembiayaan dunia usaha)

Stimulus Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran

Kebijakan Prudensial Sektor Keuangan

Kebijakan Penjaminan Simpanan

Kebijakan Penguatan Struktural

Pemetaan Sektor Usaha oleh KSSK:

Kelompok Berdaya Tahan(sektor informasi dan komunikasi, industri makanan dan minuman)

Kelompok Penggerak Pertumbuhan (industri pengolahan)

Kelompok Terdampak Parah

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/03/02/2021/pengamat-sarankan-kssk-cermati-risiko-moneter-terutama-di-perbankan/

Share:

Kemendag Serius Tingkatkan Ekspor Komoditas Bernilai Tambah

Kemendag Serius Tingkatkan Ekspor Komoditas Bernilai Tambah


 JawaPos.com – Sejak dua tahun terakhir, Kementerian Perdagangan (Kemendag) serius mengembangkan ekspor produk dengan nilai tambah yang tinggi. Yakni, produk berbasis teknologi atau produk jadi.

Itu sejalan dengan kebijakan hilirisasi pemerintah. Namun, hambatan perdagangan masih bermunculan. Terutama, yang berasal dari luar negeri.

“Intinya, kami sudah bertekad agar Indonesia tidak terus mengekspor barang mentah. Kita harus upgrade ke ekspor bahan baku, bahan penolong, maupun barang jadi,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga Selasa (2/2).

Dia menambahkan, ada dua jenis hambatan yang harus bisa ditanggulangi tahun ini. Hambatan langsung terhadap produk ekspor bahan jadi Indonesia. Misalnya, tentang kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit dan safeguard yang Filipina terapkan terhadap produk otomotif.

Hambatan kedua adalah yang berkaitan dengan penentuan kebijakan ekspor raw material. Khususnya, yang bersifat tak terbarukan. Misalnya, ekspor nikel. Padahal, pembatasan ekspor itu bertujuan untuk melindungi nikel yang jumlahnya terbatas.

“Kedua, agar dampak perusakan lingkungannya bisa diantisipasi,” tegas Jerry. Apalagi, nikel punya peran sangat strategis bagi Indonesia. Terutama dalam hilirisasi.

Menghadapi hambatan-hambatan itu, kini Kemendag mempersiapkan sejumlah strategi. Dalam kasus otomotif, misalnya. Kemendag menguji kesahihan sikap Filipina. Sementara itu, dalam kasus nikel, Indonesia kooperatif menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di WTO.

Di sisi lain, Jerry melihat potensi besar pengembangan teknologi oleh banyak start-up anak muda. Pihaknya sedang berupaya memasarkan game online asal Indonesia. Selain itu, ada produk simulator mesin pertukangan, medis, dan militer yang juga buatan dalam negeri.

EKSPOR NONMIGAS TERTINGGI 2020

Produk | Nilai Ekspor (dalam miliar USD)

CPO | 20,7

Produk Mineral (Batu Bara) | 17,3

Besi Baja | 10,9

Produk Elektronika | 9,23

Perhiasan | 8,22

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/03/02/2021/kemendag-serius-tingkatkan-ekspor-komoditas-bernilai-tambah/

Share:

OTT Asing Gandeng Perusahaan Telko Nasional, Lapangan Kerja Tercipta


OTT Asing Gandeng Perusahaan Telko Nasional, Lapangan Kerja Tercipta

 JawaPos.com – Pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menciptakan banyak lapangan kerja di tengah pandemi dan era disrupsi. Peluang itu terdapat di bidang telekomunikasi.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Triana Mulyatsa mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk mewajibkan perusahaan layanan Over-The-Top (OTT) asing bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi nasional. Ide regulasi itu tersebut dianggap memberikan efek positif. Selain mendatangkan investasi, juga bisa menciptakan lapangan kerja baru.

“Kami (Apnatel, red) sangat mendukung langkah Pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan OTT khususnya OTT global yang menyediakan layanan sama seperti operator telekomunikasi,” ujar Triana kepada wartawan, Rabu (3/2).

Wacana itu terkemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Cipta Kerja untuk klaster Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

Menurut Triana, selama ini tidak ada aturan yang mengatur mengenai keberadaan OTT global di Indonesia. Aturan yang mengatur mengenai OTT global hanya pada kewajiban mereka membayar PPN saja.

Kehadiran layanan OTT telekomunikasi global selama ini tidak memberikan investasi besar terhadap ekonomi nasional. Investasi mereka tidak begitu signifikan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Hal itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor telekomunikasi yang sangat rendah.

“Kewajiban OTT untuk bekerja sama dengan penyelenggara jaringan nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dan kedaulatan negara,” ujarnya.

Dia berharap dengan diwajibkan OTT global bekerja sama dengan penyedia jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan investasi dan penetrasi jaringan telekomunikasi di Indonesia. Tentunya nanti bisa mendongkrak jumlah pekerja di kontraktor telekomunikasi yang selama ini lebih pada ke padat karya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/03/02/2021/ott-asing-gandeng-perusahaan-telko-nasional-lapangan-kerja-tercipta/

Share:

Sri Mulyani Minta BSI Bisa Gerakkan Sektor Riil Utamanya UMKM

 Sri Mulyani Minta BSI Bisa Gerakkan Sektor Riil Utamanya UMKM


JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa perbankan syariah, tepatnya BSI, memiliki posisi yang unik dalam industri keuangan. Sebab, BSI menonjolkan aspek keadilan dan profit loss sharing antara sahibul mal dan mudarib atau investor dan investee sesuai dengan syariat Islam.

“Saat ada kondisi yang berisiko dan ekonomi memburuk, bisnis bank syariah tidak akan mendapatkan negative strap seperti yang dialami bank konvensional,” ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu Senin (1/2).

Dia juga berharap BSI mampu menggerakkan sektor riil. Terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perbankan syariah, menurut Ani, memiliki hubungan langsung yang kuat dengan kegiatan sektor riil.

Underlying transaction dari bank syariah adalah kegiatan ekonomi riil dalam masyarakat,” terangnya.

BSI harus betul-betul menerapkan program-program yang manfaatnya bisa langsung dinikmati masyarakat. Selain itu, berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional.

BSI juga diharapkan mampu memaksimalkan keunggulan tiga bank syariah yang melebur itu. BSI harus mengedepankan prudensial, akuntabilitas, transparansi, integritas, serta profesionalisme.

“Ini merupakan fondasi untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Jangan cederai kepercayaan masyarakat,” kata Ani.

Di sisi lain, BSI harus menjadi institusi yang kompetitif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan bisnis. Baik melalui biaya operasional yang efisien maupun margin untuk perbaikan perbankan itu sendiri.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Menurut dia, BSI merupakan sarana yang tepat untuk memanfaatkan potensi keuangan syariah di Indonesia. Apalagi, fokus utamanya adalah menyalurkan pembiayaan UMKM yang menyumbang 61,1 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi kehadiran BSI. Menurut dia, BSI bisa menjadi kekuatan besar dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri keuangan syariah.

“Size perbankan sangat penting. Apalagi, kita negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Masak kita tidak mempunyai bank untuk bisa melayani kebutuhan dunia usaha dan penduduk yang sangat luar biasa?”ujarnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/sri-mulyani-minta-bsi-bisa-gerakkan-sektor-riil-utamanya-umkm/

Share:

Recent Posts