JawaPos.com – Pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menciptakan banyak lapangan kerja di tengah pandemi dan era disrupsi. Peluang itu terdapat di bidang telekomunikasi.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Triana Mulyatsa mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk mewajibkan perusahaan layanan Over-The-Top (OTT) asing bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi nasional. Ide regulasi itu tersebut dianggap memberikan efek positif. Selain mendatangkan investasi, juga bisa menciptakan lapangan kerja baru.
“Kami (Apnatel, red) sangat mendukung langkah Pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan OTT khususnya OTT global yang menyediakan layanan sama seperti operator telekomunikasi,” ujar Triana kepada wartawan, Rabu (3/2).
Wacana itu terkemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Cipta Kerja untuk klaster Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).
Menurut Triana, selama ini tidak ada aturan yang mengatur mengenai keberadaan OTT global di Indonesia. Aturan yang mengatur mengenai OTT global hanya pada kewajiban mereka membayar PPN saja.
Kehadiran layanan OTT telekomunikasi global selama ini tidak memberikan investasi besar terhadap ekonomi nasional. Investasi mereka tidak begitu signifikan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Hal itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor telekomunikasi yang sangat rendah.
“Kewajiban OTT untuk bekerja sama dengan penyelenggara jaringan nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dan kedaulatan negara,” ujarnya.
Dia berharap dengan diwajibkan OTT global bekerja sama dengan penyedia jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan investasi dan penetrasi jaringan telekomunikasi di Indonesia. Tentunya nanti bisa mendongkrak jumlah pekerja di kontraktor telekomunikasi yang selama ini lebih pada ke padat karya.
