:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3362112/original/055592700_1611825280-673x373.jpg)
Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta sempat khawatir mengenai pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Kekhawatiran itu datang karena melihat kasus skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
"Memang kekhawatiran bahwa LPI akan mengalami situasi yang sama sepetri 1MDB atau lembaga lain yang hantui reputasi tidak baik dalam kelola investasi itu menjadi pemikiran bersama," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2/2021).
Meski begitu, kekhawatiran itu tidak menjadi besar karena pemerintah tengah menyusun SOP, tata kelola yang baik, hingga menyusun roadmap untuk LPI. Selain itu, pemilihan orang-orang tepat yang berada di dalam LPI pun tidak main-main, memiliki reputasi baik di bidangnya.
"Jadi segala aspek diusahakan dengan sungguh-sungguh berbagai upaya preventif akan diterapkan di sana. Namun akhirnya saat LPI ini sudah jalan yang juga paling penting adalah keterbukan disclosure trasnparansi dan akuntabiltias pada publik ini," kata dian.
Oleh karena itu, kehadiran LPI ini akan menjadi tugas bersama-sama untuk mengawasi jalannya investasi di Indonesia, agar tidak diselewengkan seperti yang terjadi di tempat lain.
Seperti diberitakan, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengatakan ada sekitar USD 4,5 miliar dana dari 1MDB yang disalah gunakan. 1MDB adalah sebuah lembaga investasi yang didirikan oleh Najib pada 2009 dan Goldman Sachs telah membantu mengembangkan lembaga tersebut. Lembaga tersebut didirikan Najib pada awal masa pemerintahannya untuk mempercepat investasi di Malaysia.
