Meski Masih Parkir Negatif, Airlangga Sebut Ekonomi RI Mulai Pulih

 

JawaPos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masih terkontraksi minus 2,07 persen. Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pergerakan pemulihan ekonomi sudah mulai terlihat.

Airlangga menjelaskan, perekonomian tanah air telah berangsur pulih setiap kuartalnya sejak mengalami kontraksi pada kuartal II tahun lalu yang minus 5,32 persen. Kemudian, pada kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi naik ke minus 3,49 persen, dan akhir tahun ekonomi Indonesia terus membaik minus 2,19 persen meskipun masih terparkir di zona negatif.

“Kita melihat sinyal positif pemulihan ekonomi sudah terlihat di triwulan ke-4. Angka kuartal to kuartalnya juga sudah ada peningkatan,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (5/2).

Menurutnya, perekonomian nasional yang sudah mulai pulih juga dipengaruhi oleh intervensi kebijakan pemerintah mulai dari belanja negara hingga berbagai subsidi yang diberikan.

“Realisasi program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi sebesar Rp 579,78 triliun dan Realisasi APBN mencapai 94,6 persen,” tuturnya.

Airlangga melanjutkan, tingkat konsumsi masyarakat pun mulai membaik meski angkanya masih minus. Adapun konsumsi rumah tangga terkontraksi secara tahunan ke minus 3,61 persen, namun secara kuartalan konsumsi masyarakat tumbuh 0,49 persen

Pada tahun ini sendiri Airlangga menambahkan, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai angka positif. Targetnya pertumbuhan ekonomi di tahun ini mencapai 5,5 persen.

“Momentum ini diperkirakan terus berlanjut di tahun 2021,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/05/02/2021/meski-masih-parkir-negatif-airlangga-sebut-ekonomi-ri-mulai-pulih/

Share:

Read More

Dari Sekian Banyak Calon Pemodal, ini Alasan Pemerintah Kepincut Tesla

 JawaPos.com – Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi mengungkapkan, pemerintah akan bertemu Tesla pekan depan dalam rangka menindaklanjuti proposal rencana investasi di Indonesia. Meskipun demikian, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto masih belum dapat menjelaskan terkait proposal yang dikirim Tesla dan rencana apa yang akan dilakukan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) tersebut di Indonesia.

Septian menyebut, jika Tesla sekadar mengambil bahan baku dari Indonesia, pihaknya tidak tertarik melakukan kerja sama atau menerima tawaran investasi tersebut. “Kalau mereka hanya mengambil bahan bakunya kita tidak tertarik, jadi kira-kira mungkin itulah,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (5/2).

Ia melanjutkan, Indonesia juga sudah menjalin upaya kerja sama dengan beberapa perusahaan lain terkait pengembangan pabrik baterai mobil listrik tersebut. Salah satunya dengan perusahaan LG Chem Ltd asal Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga telah bersepakat dengan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) asal Tiongkok.

Menurutnya, dari ketiga perusahaan tersebur, proposal dari Tesla yang paling menarik perhatian pemerintah. Sebab, Tesla memiliki teknologi yang terbaik di dunia.

“Kenapa? Karena menurut saya memang kalau saya lihat sepintas memang base technology yang akan mereka gunakan itu memang agak berbeda, jadi kenapa sebenarnya kalau dari kami sangat excited kerja sama dengan Tesla,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perusahaan Tesla memiliki teknologi teknologi baterai lithium terbaik untuk kendaraan listrik. Atas dasar itu, diharapkan SDM Indonesia bisa belajar banyak dari kerja sama dengan Tesla.

“Saya pikir nanti kita sebagai anak bangsa bisa banyak belajar nanti dari sini,” imbuhnya.

Septian menambahkan, tujuan pemerintah menjalin kerja sama dengan para produsen baterai lithium tadi adalah sekaligus untuk transfer teknologi. “Jadi mungkin nanti pekan depan kami akan diskusi langsung dengan mereka. Nanti akan melibatkan Antam, Inalum juga,” pungkasnya.

sumber: https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/05/02/2021/dari-sekian-banyak-calon-pemodal-ini-alasan-pemerintah-kepincut-tesla/

Share:

Read More

bank bjb Raih Indonesia Good Corporate Governance Award 2021

 

JawaPos.com – bank bjb membuka lembaran awal tahun 2021 dengan raihan prestasi gemilang. bank bjb dinobatkan sebagai peraih penghargaan 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 Category BPD BUKU 3 Public Company dalam ajang bergengsi Indonesia Good Corporate Governance Award 2021.

Penghargaan diterima oleh Direktur Kepatuhan bank bjb Agus Mulyana yang diserahkan secara virtual via aplikasi ZOOM Cloud Meetings dalam momen penganugerahan yang diselenggarakan berbarengan dengan zoominar “Standardization of the implementation of sustainable GCG after the pandemic Covid-19” pada Jumat (5/2).

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah penanda awal yang baik yang akan menjadi bekal bagi bank bjb dalam mengarungi dunia usaha sepanjang tahun 2021. Penghargaan pada bidang GCG ini akan menjadi pelecut semangat bagi seluruh insan perseroan untuk terus mempertahankan kinerja terbaik sekaligus berinovasi demi mengakselerasi pertumbuhan bank bjb sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Penghargaan ini merupakan bekal penting yang akan digunakan perusahaan dalam mengarungi cakrawala dunia usaha industri keuangan nasional sepanjang tahun 2021. Kami percaya, penerapan prinsip GCG yang konsisten dan terjaga baik akan memberikan dampak kepada upaya untuk terus memperbaiki kualitas dan membentuk karakter perusahaan yang kuat dan adaptif untuk menghadapi tantangan yang diperlukan ada dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan usaha,” kata Widi.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/05/02/2021/bank-bjb-raih-indonesia-good-corporate-governance-award-2021/

Share:

Read More

Pengamat Sarankan KSSK Cermati Risiko Moneter, Terutama di Perbankan

 

JawaPos.com – Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah meluncurkan paket kebijakan terpadu untuk sistem keuangan pada awal pekan. Secara detail, paket kebijakan terpadu mencakup lima aspek (lihat grafis).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa tidak ada yang baru dalam kebijakan KSSK tersebut. “Hampir semuanya adalah pengulangan dari paket yang ada dan perpanjangan dari burden sharing,” katanya Selasa (2/2).

Menurut dia, KSSK juga menjalankan fungsi Menko Perekonomian. Ke depan, ada risiko yang perlu dicermati dari sisi moneter, terutama perbankan.

Risiko tersebut, antara lain, non-performing loan (NPL) perbankan yang diproyeksi merangkak naik. Itu merupakan dampak kebijakan taper tantrum Bank Sentral AS alias The Fed dan pemulihan ekonomi yang berjalan lebih lambat dari ekspektasi.

“Jadi, kalau saya bilang, ini nggak ada bedanya dari paket kebijakan 1 sampai 16. Ini pengulangan saja, nggak ada yang baru,” papar Bhima.

Dia menambahkan bahwa saat ini masalah utama yang kita hadapi adalah konsumsi yang rendah. Pemicunya adalah kebijakan PPKM. Selain itu, terus meningkatnya kasus harian Covid-19.

Menurut Bhima, pemerintah perlu punya terobosan untuk meningkatkan demand. Saat ini paket kebijakan yang ada justru terus menyoroti suplai. Karena itu, dia menilai paket kebijakan terpadu KSSK pun tidak akan banyak membantu untuk memulihkan ekonomi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa KSSK akan menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Berdasar diskusi dengan 25 asosiasi yang mewakili 20 sektor usaha dalam focus group discussion (FGD), dia menegaskan, masalah permintaan harus diperbaiki dulu.

“Menurunnya permintaan menimbulkan penurunan pendapatan dan berdampak pada arus kas/likuiditas. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, kita juga dihadapkan pada sulitnya akses terhadap kredit karena persepsi risiko dari pihak perbankan,” urai Ani, sapaan Sri Mulyani. Masalah lain yang juga serius, menurut dia, adalah ketergantungan terhadap bahan baku dan bahan penolong impor.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bertekad melanjutkan stimulus moneter. Stabilitas rupiah akan dijaga sesuai fundamental dan mekanisme pasar. BI juga akan memastikan tren suku bunga acuan BI 7-Day (Reverse) Repo Rate rendah dan likuiditas tetap longgar. Kebijakan itu akan berlaku sampai inflasi membaik.

Dia juga menegaskan bahwa mekanisme pembelian surat utang berharga negara dan syariah pada pasar perdana akan berlanjut. “Untuk mendukung pengembangan sektor prioritas, kami meningkatkan transaksi valas melalui skema local currency swab (LSC),” ungkap Perry.

Di bidang makroprudensial, perbankan harus bisa menggenjot penyaluran pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah serta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BI juga memberikan kredit melalui aturan penghitungan likuiditas baru untuk pembiayaan sektor prioritas. Aturan yang dimaksud adalah rasio intermediasi (RIM). Dari rasio tersebut akan dihitung skema financing to funding ratio (FFR). Penghitungannya, kredit ditambah surat berharga yang dibeli atau pendanaan ditambah penerbitan surat berharga.

PAKET KEBIJAKAN TERPADU KSSK:

Stimulus Kebijakan Fiskal (insentif perpajakan dukungan belanja pemerintah, pembiayaan dunia usaha)

Stimulus Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran

Kebijakan Prudensial Sektor Keuangan

Kebijakan Penjaminan Simpanan

Kebijakan Penguatan Struktural

Pemetaan Sektor Usaha oleh KSSK:

Kelompok Berdaya Tahan(sektor informasi dan komunikasi, industri makanan dan minuman)

Kelompok Penggerak Pertumbuhan (industri pengolahan)

Kelompok Terdampak Parah

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/03/02/2021/pengamat-sarankan-kssk-cermati-risiko-moneter-terutama-di-perbankan/

Share:

Read More

Kemendag Serius Tingkatkan Ekspor Komoditas Bernilai Tambah

 JawaPos.com – Sejak dua tahun terakhir, Kementerian Perdagangan (Kemendag) serius mengembangkan ekspor produk dengan nilai tambah yang tinggi. Yakni, produk berbasis teknologi atau produk jadi.

Itu sejalan dengan kebijakan hilirisasi pemerintah. Namun, hambatan perdagangan masih bermunculan. Terutama, yang berasal dari luar negeri.

“Intinya, kami sudah bertekad agar Indonesia tidak terus mengekspor barang mentah. Kita harus upgrade ke ekspor bahan baku, bahan penolong, maupun barang jadi,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga Selasa (2/2).

Dia menambahkan, ada dua jenis hambatan yang harus bisa ditanggulangi tahun ini. Hambatan langsung terhadap produk ekspor bahan jadi Indonesia. Misalnya, tentang kebijakan ekspor produk turunan kelapa sawit dan safeguard yang Filipina terapkan terhadap produk otomotif.

Hambatan kedua adalah yang berkaitan dengan penentuan kebijakan ekspor raw material. Khususnya, yang bersifat tak terbarukan. Misalnya, ekspor nikel. Padahal, pembatasan ekspor itu bertujuan untuk melindungi nikel yang jumlahnya terbatas.

“Kedua, agar dampak perusakan lingkungannya bisa diantisipasi,” tegas Jerry. Apalagi, nikel punya peran sangat strategis bagi Indonesia. Terutama dalam hilirisasi.

Menghadapi hambatan-hambatan itu, kini Kemendag mempersiapkan sejumlah strategi. Dalam kasus otomotif, misalnya. Kemendag menguji kesahihan sikap Filipina. Sementara itu, dalam kasus nikel, Indonesia kooperatif menghadapi gugatan Uni Eropa (UE) di WTO.

Di sisi lain, Jerry melihat potensi besar pengembangan teknologi oleh banyak start-up anak muda. Pihaknya sedang berupaya memasarkan game online asal Indonesia. Selain itu, ada produk simulator mesin pertukangan, medis, dan militer yang juga buatan dalam negeri.

EKSPOR NONMIGAS TERTINGGI 2020

Produk | Nilai Ekspor (dalam miliar USD)

CPO | 20,7

Produk Mineral (Batu Bara) | 17,3

Besi Baja | 10,9

Produk Elektronika | 9,23

Perhiasan | 8,22

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/03/02/2021/kemendag-serius-tingkatkan-ekspor-komoditas-bernilai-tambah/

Share:

Read More

OTT Asing Gandeng Perusahaan Telko Nasional, Lapangan Kerja Tercipta

 JawaPos.com – Pemerintah menghadapi sebuah tantangan untuk menciptakan banyak lapangan kerja di tengah pandemi dan era disrupsi. Peluang itu terdapat di bidang telekomunikasi.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Triana Mulyatsa mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk mewajibkan perusahaan layanan Over-The-Top (OTT) asing bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi nasional. Ide regulasi itu tersebut dianggap memberikan efek positif. Selain mendatangkan investasi, juga bisa menciptakan lapangan kerja baru.

“Kami (Apnatel, red) sangat mendukung langkah Pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan OTT khususnya OTT global yang menyediakan layanan sama seperti operator telekomunikasi,” ujar Triana kepada wartawan, Rabu (3/2).

Wacana itu terkemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari UU Cipta Kerja untuk klaster Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

Menurut Triana, selama ini tidak ada aturan yang mengatur mengenai keberadaan OTT global di Indonesia. Aturan yang mengatur mengenai OTT global hanya pada kewajiban mereka membayar PPN saja.

Kehadiran layanan OTT telekomunikasi global selama ini tidak memberikan investasi besar terhadap ekonomi nasional. Investasi mereka tidak begitu signifikan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Hal itu berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor telekomunikasi yang sangat rendah.

“Kewajiban OTT untuk bekerja sama dengan penyelenggara jaringan nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dan kedaulatan negara,” ujarnya.

Dia berharap dengan diwajibkan OTT global bekerja sama dengan penyedia jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan investasi dan penetrasi jaringan telekomunikasi di Indonesia. Tentunya nanti bisa mendongkrak jumlah pekerja di kontraktor telekomunikasi yang selama ini lebih pada ke padat karya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/03/02/2021/ott-asing-gandeng-perusahaan-telko-nasional-lapangan-kerja-tercipta/

Share:

Read More

Sri Mulyani Minta BSI Bisa Gerakkan Sektor Riil Utamanya UMKM

 

JawaPos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa perbankan syariah, tepatnya BSI, memiliki posisi yang unik dalam industri keuangan. Sebab, BSI menonjolkan aspek keadilan dan profit loss sharing antara sahibul mal dan mudarib atau investor dan investee sesuai dengan syariat Islam.

“Saat ada kondisi yang berisiko dan ekonomi memburuk, bisnis bank syariah tidak akan mendapatkan negative strap seperti yang dialami bank konvensional,” ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu Senin (1/2).

Dia juga berharap BSI mampu menggerakkan sektor riil. Terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perbankan syariah, menurut Ani, memiliki hubungan langsung yang kuat dengan kegiatan sektor riil.

“Underlying transaction dari bank syariah adalah kegiatan ekonomi riil dalam masyarakat,” terangnya.

BSI harus betul-betul menerapkan program-program yang manfaatnya bisa langsung dinikmati masyarakat. Selain itu, berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional.

BSI juga diharapkan mampu memaksimalkan keunggulan tiga bank syariah yang melebur itu. BSI harus mengedepankan prudensial, akuntabilitas, transparansi, integritas, serta profesionalisme.

“Ini merupakan fondasi untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Jangan cederai kepercayaan masyarakat,” kata Ani.

Di sisi lain, BSI harus menjadi institusi yang kompetitif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan bisnis. Baik melalui biaya operasional yang efisien maupun margin untuk perbaikan perbankan itu sendiri.

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Menurut dia, BSI merupakan sarana yang tepat untuk memanfaatkan potensi keuangan syariah di Indonesia. Apalagi, fokus utamanya adalah menyalurkan pembiayaan UMKM yang menyumbang 61,1 persen produk domestik bruto (PDB) nasional.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi kehadiran BSI. Menurut dia, BSI bisa menjadi kekuatan besar dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri keuangan syariah.

“Size perbankan sangat penting. Apalagi, kita negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Masak kita tidak mempunyai bank untuk bisa melayani kebutuhan dunia usaha dan penduduk yang sangat luar biasa?”ujarnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/sri-mulyani-minta-bsi-bisa-gerakkan-sektor-riil-utamanya-umkm/

Share:

Read More

Merpati Belum Bayar Pesangon Eks Karyawan Rp 318 M dan Kewajiban Lain

 JawaPos.com – Perusahaan maskapai milik negara PT Merpati Nusantara Airlines ternyata belum membayar pesangon mantan karyawannya secara penuh, sejak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada April 2016 lalu. Ketua Tim Dobrak Merpati, Ery Wardhana mengungkapkan, masih ada sebanyak 1.233 karyawan yang belum mendapat pesangon dengan total Rp 318,17 miliar.

Jumlah itu termasuk dirinya, yang mengaku belum sepeser pun mendapat hak pesangon setelah 25 tahun bekerja. “Saat ini tidak ada kepastian kapan pembayaran akan diselesaikan,” ujarnya rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (2/2).

Selain itu, lanjutnya, PT Merpati Nusantara Airlines juga belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Hak Dana Pensiun dengan perkiraan nilai solvabilitas awal sebesar Rp 94,88 miliar, dengan jumlah peserta 1.744 orang termasuk 672 pensiunan atau senior.

Ia menyebut, hal itu akibat dibubarkannya Dana Pensiun oleh Direktur Utama Merpati sejak 22 Januari 2015 dengan alasan ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada dana pensiun Merpati. Seperti diketahui, sejak Merpati bangkrut pada 2014 silam dan memutuskan stop operasi, yayasan Merpati yang membidangi dana pensiun memang ikut bangkrut.

Sehingga, membuat dana pensiun dihimpun dari iuran perusahaan sebesar dua per tiga persen dan iuran karyawan yang dipotong dari gaji sebesar sepertiga persen. Di samping itu, perusahaan sampai saat ini juga masih memiliki utang iuran peserta yang belum disetorkan kepada Yayasan sebesar Rp 14 miliar, dengan total keseluruhan utang kepada unit usaha dana pensiun mencapai Rp 64 miliar.

“Kami sangat berharap dengan adanya audiensi seperti ini, kami mohon ada kepastian dan bisa dibayarkan hak-hak kami,” pungkasnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/02/02/2021/merpati-belum-bayar-pesangon-eks-karyawan-rp-318-m-dan-kewajiban-lain/

Share:

Read More

Liburan Akhir Tahun Tak Mampu Menebus Sepinya Hotel Akibat Pandemi

 JawaPos.com – Ada kenaikan tingkat penghunian kamar (TPK) alias okupansi hotel di Jawa Timur (Jatim) pada musim liburan Desember lalu. Namun, data yang dirilis BPS Jatim kemarin itu belum bisa membuat para pelaku industri perhotelan tersenyum.

Rata-rata okupansi hotel Jatim pada Desember lalu mencapai 47,7 persen. Jika dibandingkan November, kinerja hotel naik sebanyak 2,3 persen. Namun, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim Dwi Cahyono mengatakan, angka tersebut jauh dari ekspektasi.

“Desember seharusnya kesempatan kami untuk menebus kerugian. Tapi, ternyata itu tak terjadi,” ungkapnya kepada Jawa Pos Senin (1/2).

Dwi memaparkan, rata-rata hotel membutuhkan 45 persen kamar terisi untuk bisa break even point alias balik modal. Sementara itu, okupansi hotel semenjak pandemi Covid-19 tidak pernah mencapai target. Subsidi dari pemerintah pun belum bisa membuat bisnis stabil.

Menurut Dwi, okupansi Januari tergerus kebijakan PPKM. Jika direrata, okupansi Januari hanya 15–20 persen.

“Kalau PPKM diperpanjang lagi, kami jelas tidak akan kuat,” ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pariwisata (Asita) 1971 Jatim Nanik Sutaningtyas mengungkapkan hal yang sama. “Kalau hotel masih bisa kedatangan tamu bisnis. Tapi, kami benar-benar urusan leisure. Di mana-mana, curhatan yang saya dengar selalu tentang klien yang batalkan pemesanan,” ungkapnya.

sumber:https://www.jawapos.com/ekonomi/02/02/2021/liburan-akhir-tahun-tak-mampu-menebus-sepinya-hotel-akibat-pandemi/

Share:

Read More

Skandal 1MDB Sempat Membuat Kemenkeu Khawatir untuk Dirikan SWF Indonesia

 Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta sempat khawatir mengenai pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia. Kekhawatiran itu datang karena melihat kasus skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Memang kekhawatiran bahwa LPI akan mengalami situasi yang sama sepetri 1MDB atau lembaga lain yang hantui reputasi tidak baik dalam kelola investasi itu menjadi pemikiran bersama," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2/2021).

Meski begitu, kekhawatiran itu tidak menjadi besar karena pemerintah tengah menyusun SOP, tata kelola yang baik, hingga menyusun roadmap untuk LPI. Selain itu, pemilihan orang-orang tepat yang berada di dalam LPI pun tidak main-main, memiliki reputasi baik di bidangnya.

"Jadi segala aspek diusahakan dengan sungguh-sungguh berbagai upaya preventif akan diterapkan di sana. Namun akhirnya saat LPI ini sudah jalan yang juga paling penting adalah keterbukan disclosure trasnparansi dan akuntabiltias pada publik ini," kata dian.

Oleh karena itu, kehadiran LPI ini akan menjadi tugas bersama-sama untuk mengawasi jalannya investasi di Indonesia, agar tidak diselewengkan seperti yang terjadi di tempat lain.

Seperti diberitakan, Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengatakan ada sekitar USD 4,5 miliar dana dari 1MDB yang disalah gunakan. 1MDB adalah sebuah lembaga investasi yang didirikan oleh Najib pada 2009 dan Goldman Sachs telah membantu mengembangkan lembaga tersebut. Lembaga tersebut didirikan Najib pada awal masa pemerintahannya untuk mempercepat investasi di Malaysia.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472260/skandal-1mdb-sempat-membuat-kemenkeu-khawatir-untuk-dirikan-swf-indonesia

Share:

Read More

Ego Sektoral Masih Tinggi, DPR Ragukan Pembangunan Industri Baterai Listrik

 

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, meragukan keberhasilan rencana pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, rencana ini tidak akan berhasil selama masih ada ego sektoral.

Pemerintah sedang berupaya mendorong pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik. Untuk merealisasikannya, salah satu caranya dengan membentuk konsorsium Indonesia Battery Holding (IBH) dengan masing-masing porsi saham 25 persen untuk Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.

Kardaya menilai masing-masing sektor tidak memiliki kejelasan dalam rencana ini.

"Saya berharap sekali dan memberikan apresiasi terhadap persiapan ini. Tapi saya tidak punya keyakinan cukup besar ini akan tercapai dan berhasil karena semua bicara sektoral masing-masing dan tidak ada kejelasan. Terlihat semua bicara sendiri-sendiri," kata Kardaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan tim percepatan proyek EV Battery Nasional pada Senin (1/2/201).

Misalnya jika nanti ada mobil listrik, Kardaya mempertanyakan apakah Pertamina juga menyiapkan tempat pengisian daya di SPBU.

"Tapi jangan lupa, BUMN ada tugas dan fungsi masing-masing. Menurut UU jelas, yang menjual listrik itu hanya PLN," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah bisa lebih mematangkan rencana ini termasuk segala ketentuan agar tidak bertabrakan.

"Kalau nanti ini serius dilakukan, juga harus dipikirkan apa yang harus dilakukan, dan ketentuannya juga disesuaikan. Kalau tidak nanti bertabrakan karena khawatirnya yang tidak bisa dilakukan justru dilakukan, bertabrakan dengan Undang-Undang," jelas Kardaya.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472293/ego-sektoral-masih-tinggi-dpr-ragukan-pembangunan-industri-baterai-listrik

Share:

Read More

Daftar Bansos yang Masih Dikucurkan dan Disetop pada 2021

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih akan melanjutkan sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang telah dikucurkan pada 2020. Langkah ini untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun tak semua program bantuan sosial tersebut dilanjutkan di 2021. Ada juga program yang disetop.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di 2021 mencapai Rp 553,1 triliun. Angka ini berpotensi mengalami kenaikan jika insentif usaha telah dimasukkan.

“Jadi kemungkinan program PEN 2021 masih lebih tinggi dari Rp 553 triliun jika insentif usaha dalam perpajakan kami laporkan,” katanya para Rabu 27 Januari 2021.

Sri Mulyani menyatakan insentif usaha bidang perpajakan belum dimasukkan dalam alokasi Rp 553,1 triliun karena pihaknya masih dalam proses melakukan estimasi awal yang bergantung pada wajib pajak (WP).

“Kami tidak mencantumkan untuk insentif usaha perpajakan meski policy tetap diteruskan untuk beberapa. Nanti kami akan laporkan sebab jika kita lakukan estimasi awal tergantung WP-nya,” katanya.

Sementara itu, ia merinci terdapat empat fokus bidang yang telah masuk dalam alokasi anggaran Rp 553,1 triliun yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, serta UMKM dan pembiayaan korporasi.

Untuk perlindungan sosial, berikut kebijakan 2020 yang masih berlanjut di 2021:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Pada 2021 ini, PKH disalurkan tiap 3 bulan, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021. Penyaluran melalui bank anggota HIMBARA

PKH menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 28,71 triliun.

2. Kartu Sembako

Kartu sembako atau Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.

3. Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta.

Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi. Hanya dengan cara ini, produk bisa terus diperbaiki, tumbuh dan relevan.

Menggandeng pelaku usaha swasta, program ini adalah wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi SDM unggul, Indonesia maju.

4. BLT Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp 600 ribu setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

5. Bansos Tunai

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga terdampak Covid-19 pada 2021. Namun, berbeda dari sebelumnya, pemberian bansos tersebut tidak lagi berupa sembako, melainkan berbentuk bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 300.000.

Sebagai informasi, para penerima bansos yang berhak mendapatkan, yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Masyarakat pun bisa mengunjungi laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di alamat https://dtks.kemensos.go.id untuk mengeceknya.

6. Subsidi Kuota PJJ

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana untuk melanjutkan program bantuan subsidi internet bagi siswa, mahasiswa, guru serta dosen di 2021. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im menuturkan pihaknya kini sedang menggodok rencana itu supaya lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Di tahun 2021 alokasi kuota internet ini masih akan dilakukan, namun tentu kita akan berusaha untuk menempuh dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu sekarang sedang kita rumuskan besaran dan juga cakupannya seperti apa," jelas Ainun.

Menurut Ainun bantuan subsidi internet dari Kemendikbud selama ini telah menuai respons positif dari banyak pihak. Hal itulah yang melandasi Kemendikbud untuk tetap melanjutkan bantuan kuota internet tersebut. Terlebih lagi masih banyak daerah yang merasa belum siap untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka pada 2021 ini sehingga secara daring masih akan dilakukan.

7. Diskon Listrik

Kementerian ESDM telah menginstruksikan kepada PLN untuk melaksanakan pemberian stimulus ketenagalistrikan pada 2021.

Ada dua jenis diskon yang diberikan. Pertama, diskon listrik 100 persenuntuk pelanggan pascabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA.

Kedua, diskon 50 persen untuk pelanggan pascabayar golongan rumah tangga 900 VA bersubsidi. Adapun pelanggan golongan rumah tangga prabayar 900 VA mendapatkan diskon tarif listrik untuk pembelian token sebesar 50 persen.

Kedua diskon ini akan berlaku bagi pelanggan pascabayar untuk penghitungan rekening Januari sampai Maret 2021.

sumber:https://www.liputan6.com/bisnis/read/4472378/daftar-bansos-yang-masih-dikucurkan-dan-disetop-pada-2021

Share:

Read More