:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2838022/original/080546100_1561542920-20190626-Diskusi-Nasional-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara-ANGGA-1.jpg)
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberi paparan dalam Dialog Nasional II Pembangunan Ibu Kota Negara, di Jakarta, Rabu (26/6/2019). Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta terus digodok pemerintah, bahkan anggaran untuk dana pemindahan sudah disiapkan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan Indonesia akan menjadi negara maju dengan didukung banyaknya entrepreneur di bidang ekonomi kreatif.
Kata dia, potensi dari perkembangan ekonomi digital Indonesia akan menjadi katalisator atau roda penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2045.
"Kami melihat tahun 2045 ekonomo digital bisa menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, startup yang muncul saat ini baik yang sudah decacorn dan unicorn atau masih awal, akan menjadi masa depan entrepreneur Indonesia," tuturnya di Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Menteri Bambang tidak menampik, kreatifitas anak-anak muda Indonesia pada ekonomi digital memang sungguh luar biasa. Hal ini sangat berbeda dengan kontribusi pengusaha RI di masa-masa sebelumnya.
"Di masa lalu, calon enterprenuer lebih banyak dibidang perdagangan, ritel atau jasa seperti restoran tapi belakangan ini bahwa anak-anak muda ternyata kreatifitasnya sudah luar biasa," terangnya.
Dia pun menerangkan, ekonomi Indonesia di masa depan akan disokong oleh pengusaha atau entrepreneur pada sektor ekonomi kreatif.
"Indonesia hanya bisa jadi negara maju kalau semakin banyak jadi enterpreuner, bukan semakin banyak jadi PNS," kata dia.
Perlukah Kementerian Ekonomi Digital di Kabinet Baru?
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/763503/original/072072600_1415589035-Mari-Elka-Pangestu-20141110-Johan.jpg)
Indonesia dinilai perlu membuat kementerian khusus yang menangani fenomena perkembangan ekonomi digital. Lantaran, negara tetangga seperti Thailand telah lebih dulu melakukan hal tersebut.
Mantan Menteri Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu mengatakan, persoalan e-commerce sendiri pada dasarnya mencakup fenomena digital yang luas. Itu seperti masalah security hingga taxation.
Sebab itu, menurutnya, penting bagi Indonesia membuat lembaga khusus yang memayungi kompleksnya persoalan perkembangan digital yang masif.
"Di negara lain itu mereka sangat dedicated. Apakah ada suatu lembaga, kementerian yang memang tugasnya untuk memikirankan dan mengembangkan digital ekonomi. Kalau disini kan hanya salah satu tugas Kemenko saja," tuturnya di Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Mari Elka menjelaskan, persoalan ekonomi digital yang sifatnya cross sectoral membuat pemerintah perlu mengkosentrasikan kementerian khusus merespons perubahan ini.
"Karena isunya sangat cross sectoral banget. E-commerce ini ada isu payment, security, labour, competition, regulatry, jadi harus ada payung yang mestinya di lintas Menko," kata dia.
Banyak Ciptakan Lapangan Kerja
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1577694/original/054640900_1493211192-Diskusi-Kartini1.jpg)
Dia pun menegaskan, perkembangan ekonomi digital kini menjadi sangat krusial sebab telah berhasil menciptakan banyak lapangan pekerjaan di Indonesia.
"Kalau di Thailand itu ada ministry of digital economy and society dan dia langsung ke PM-nya. Di negara lain juga ada seperti Brazil, dia pakai kaya timnas yang very powerful langsung ke Presiden. Ini yang dibetulkan kalau kita mau kembangkan digital ekonomi dengan balance yang benefit tetapi managing risk," terangnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
blob:https://www.vidio.com/e084eeb9-6edc-40a2-979d-264768f48c06
